Perguruan Tinggi Pencetak Koruptor?

Tak Kenal Status

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang terdidik serta bermentalitas tinggi. Jika dikatakan bahwa perguruan tinggi merupakan momok pencetak koruptor, saya kurang setuju akan hal itu. Memang, dewasa ini para koruptor merupakan orang-orang terdidik yang dulunya mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Namun tak semua dari koruptor merupakan orang yang berpendidikan tinggi, banyak juga orang-orang kalangan kelas teri yang menjadi koruptor. Seperti yang dikatakan oleh Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo  ”Korupsi itu tidak kenal status, jenis kelamin, partai, agama, pangkat. Asal ada kesempatan, peluang korupsi terbuka”. Oleh karena itu korupsi dapat terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa pandang bulu, selagi peluang itu ada.

Pendidikan Antikorupsi Sebagai Perisai Terhadap Godaan Matrealisme

            Oleh: Ana Rizqy Saputry. Gaung kasus suap, korupsi, penggelapan uang dan kasus tetek bengek lainnya sudah terlalu sering mewarnai bangsa Indonesia. Kasus-kasus tersebut seolah telah mengakar dan membudaya pada diri bangsa. Diantara kasus-kasus tersebut yang sering disorot ialah tindak pidana korupsi. Sejatinya korupsi merupakan tindakan yang mencerminkan rendahnya karakter pada diri seseorang. Sikap rendahan seperti ini timbul karena tidak tertanamnya nilai-nilai karakter sejak usia dini. Sehingga berimplikasi terhadap perkembangan emosianal di masa dewasaanya.

Pembelian Pesawat Sukoi

Tak Semata Jaim  

Indonesia merupakan negara besar, namun  dari sisi pertahanan Indonesia begitu lemah. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura  Indonesia masih tertinggal jauh alutsistanya. Hal ini memang perlu mendapat perhatian. Namun dalam konteks ini bukan semata-mata untuk jaim alias jaga image terhadap negara lain. Melainkan dilandasi visi pertahanan Nasional. Tentu saja dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan kemampuan anggaran pula.

Puisi 1

Tikus Berdasi
Oleh: Anna Rizqy Saputry

Hai kau tikus berdasi...

Tidak kah kau miris melihat negeri ini

Yang tercekik lilitan dolar milik tetangga

Hai kau tikus berdasi...

Tidak kah kau iba meratapi nasib saudara-saudaramu

Yang tergopoh-gopoh dalam ringkihnya kehidupan

Hai kau tikus berdasi...

Tidak kah kau sadari amatlah miskin intelektual anak-anak negeri ini

Apakah tak ada inginmu sisihkan hak mereka tuk mengenyang pendidikan

Hai kau tikus berdasi...

Lihatlah anak-anak jalanan itu,

Merekalah korban dari kemunafikanmu

Hai kau tikus berdasi...

Bukalah matamu tuk menengok kehidupan sekitarmu

Bukalah telingamu tuk mendengar rintihan saudaramu

Bukalah tirai hatimu tuk sadar dari kemunafikanmu

Sadarlah dirimu dari kerakusanmu

Hai kau tikus berdasi !!

Pendidikan Anti Korupsi

Gaung kasus suap, korupsi, penggelapan uang dan kasus tetek bengek lainnya sudah terlalu sering mewarnai birokrasi Indonesia. Semakin lunturlah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hampir-hampir rakyat Indonesia telah jenuh dan muak untuk menanggapi semua itu. Rakyat hanya menjadi korban permainan politik yang berkedok pemerintahan.

            Dewasa ini tindakan korupsi telah menjamur di negeri kita. Kerap kali pelakunya ialah para birokrat dan anggota DPR. Yang seharusnya menjadi panutan dan pengayom bagi rakyatnya. Mereka gemar mengedepankan prinsip “anjing menggonggong, kafilah berlalu dengan cueknya”. Dengan demikian kata “korupsi” pun telah akrab terdengar di telinga kita.

Jangan Tanggapi Berlebihan Keberadaan AS di Darwin

Amerika Serikat merupakan negara superpower, negara yang mungkin terkesan menakutkan bagi negara-negara lain. Begitu juga bagi Indonesia, dengan didirikannya Pangkalan Militer Amerika Serikat di Darwin-Australia kemungkinan akan menimbulkan gejolak, yang hanya berjarak sekitar 820 kilometer dari Indonesia.
      Memang niat awal Amerika mendirikan Pangkalan Militer AS di Darwin bukanlah untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan akan situasi Papua maupun kondisi negara Asia lainnya, tetapi menyediakan  pangkalan untuk pasukan yang ditugaskan untuk penanggulangan bencana.

Anggaran TPP Kurang Pantas

Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dirasa kurang pantas. Karena menengok gaji para pegawai di kota Semarang saat ini bisa dibilang  cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi gaji para pejabat seperti Walikota, Sekda, DPRD dan pejabat tinggi lainnya yang mungkin dapat dikatakan telah lebih dari cukup.

 Dengan penghasilan yang mencapai nilai jutaan rupiah bahkan mungkin puluhan juta rupiah ini, apakah masih kurang sehingga diajukan tambahan penghasilan? Pengajuan anggaran sebesar 101 Miliar ini dianggap kurang sesuai dengan prinsip atau indikator dalam pemberian TPP yang diatur Pemerintah Pusat. Yakni meliputi beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi dan prestasi kerja.